BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

            Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

 

            Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

 

            Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan  diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan  berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

 

            Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

 

            Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan  RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.

 

            Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka  Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.  Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan merupakan dokumen perencanaan Kelurahan ( Kelurahan Renon ) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kelurahan ( Kelurahan Renon ) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan ( Kelurahan Renon) serta berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Keluranan Renon sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

 

            Kelurahan Renon merupakan salah satu bagian perangkat daerah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar.

 

            Melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kelurahan Renon menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Renon. Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kelurahan Renon dalam periode Tahun 2011 – 2015.

 

 

I.2  MAKSUD DAN TUJUAN

 

            Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Keluranan renon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015.

 

            Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Renon Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

 

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kelurahan Renon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2011 – 2015 (selama lima tahun).
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Renon dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2011 – 2015 (selama lima tahun).
3. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kelurahan Renon baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2011 – 2015.

 

I.3  LANDASAN HUKUM

 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar  (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar  Nomor 4).
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dengan Kelurahan Kota Denpasar  (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar  Nomor 9).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Manual.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi  Pemerintah.

 

 

I.4  HUBUNGAN RENSTRA KELURAHAN RENON DENGAN

      DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

 

            Rencana Stategis Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan. Rencana Strategis Kelurahan Renon Tahun 2011 - 2015  disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015.

 

Hubungan Renstra Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.      Hubungan Renstra Kelurahan Renon dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar.

-   Kelurahan Renon  menyiapkan rancangan awal Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Kota Denpasar.

-          Rancangan awal Renstra Kelurahan Renon menjadi input bagi  pemutakhiran Rancangan awal RPJMD Kota Denpasar menjadi Rancangan RPJMD Kota Denpasar.

-          Rancangan RPJMD Kota Denpasar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrenbang) Jangka Menengah menjadi Rancangan Akhir RPJMD Kota Denpasar.

-          Rancangan Akhir RPJMD Kota Denpasar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Kelurahan dalam pemutakhiran Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan.

-   Pada akhirnya rancangan akhir RPJMD Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar  menjadi RPJMD Kota Denpasar. Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang RPJMD Kota Denpasar maka Kelurahan Renon menetapkan Rancangan akhir  Renstra Keluranan Renon menjadi Renstra Kelurahan Renon.

 

 

1. Hubungan Renstra Kelurahan Renon dengan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Renon.

-          Kelurahan Renon menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Renon sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar dan mengacu pada Renstra Kelurahan Renon melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenkel) Kelurahan Renon.

-          Rancangan Awal Renja menjadi input bagi Pemutahiran Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kecamatan Denpasar Selatan.

-          Rancangan RKPD Kota Denpasar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota, dan hasilnya digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Denpasar.

-          Rancangan Akhir RKPD Kota Denpasar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Kelurahan Renon dalam pemutahiran Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Kelurahan Renon.

-          Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi RKPD Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Denpasar, maka Kelurahan Renon menetapkan Rancangan Akhir Renja menjadi Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Renon.

 

I.5  SISTEMATIKA PENULISAN

 

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Rentra) Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai berikut :

 

BAB  I            : PENDAHULUAN

                           Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kelurahan Renon Tahun 2011 – 2015.

 

BAB II                        : GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN RENON

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelurahan Renon

.

BAB III          : ISU STRATEGIS

   Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis  internal dan eksternal yang dihadapi Kelurahan Renon dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

 

BAB IV             : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

                           Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi,tujuan,sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kelurahan Renon periode Tahun 2011 – 2015 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

 

BAB V               : RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR  KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

                           Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kelurahan Renon yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2011 – 2015.

 

BAB VI             : INDIKATOR KINERJA KELURAHAN RENON

                           Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kelurahan Renon yang menguraikan indikator – indikator  yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2011 – 2015) sesuai dengan Tupoksi Kelurahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

 

BAB VII            : PENUTUP

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

GAMBARAN PELAYANAN KELURANAN RENON KECAMATAN DENPASAR SELATAN

 

 

II.1  STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI 

KELURAHAN RENON

            Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 6), susunan Organisasi Kelurahan Renon di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretariat Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan dan Tramtib
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Pelayanan Umum  dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Renon di Kota Denpasar sebagaimana tercantum  dalam Lampiran  Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kelurahan menyatakan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Camat dan Sekretaris Daerah. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah Kerja Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh lurah yang berkedudukan sebagai Kepala Kelurahan, dan Lurah bertanggung jawab kepada Camat.

 

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas – tugas umum Pemerintahan di Kelurahan dan.
2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
3. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
5. Pembinaan Pelayanan Umum
6. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Lurah mempunyai tugas :
   1. Menetapkan Program Kerja Kelurahan berdasarkan rencana kegiatan Seksi – seksi dan Sekretariat Kelurahan.
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
   5. Melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat;
   6. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kelurahan;
   7. Melakukan pembinaan dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
   8. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
   9. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
   10. Mengepaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
   11. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
   12. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan

 

1. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas :
   1. Menghimpun rencana kegiatan masing-masing Seksi. dan Sekretariat kelurahan untuk disusun menjadi Program Kerja Kelurahan;
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis seta pengawasan kepada bawahan;
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
   5. Membantu lurah dibidang pembinaan administrasi;
   6. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan;
   7. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
   8. Menyusun laporan hasil pertanggungjawaban kinerja kelurahan berdasarkan laporan kegiatan seksi dan Sekretariat Kelurahan;
   9. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

 

 

 

1. Seksi Pemerintahan,Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Kelurahan;
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
   5. Mengumpulkan,mengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan;
   6. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
   7. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pelaksanaan  pengawasan pemilihan Umum;
   8. Membantu pelaksanaaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   9. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Kelurahan
   10. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   11. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil
   12. Membantu pelaksanaan pengawasan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
   13. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
   14. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
   15. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Kelurahan;
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
   5. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
   6. Melakukan kegiatan pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;
   7. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya dan partisipasi dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
   8. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
   9. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan;
   10. Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat Desa;
   11. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
   12. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
   13. Menyusun laporan hasil kegiaan seksi sebagai bahan penyusun laporan pertanggung jawaban kinerja kelurahan;
   14. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

1. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Kelurahan;
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
   5. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan,kesehatan,keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
   6. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
   7. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga(PKK),sekaa teruna,pramuka danorganisasi kemasyarakatan lainnya;
   8. Membina kegiatan pengumpulan  sumbangan,pemungutan dana palang merah Indonesia(PMI);
   9. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
   10. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja kelurahan;
   11. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

 

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
   1. Menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan Program Kerja Kelurahan;
   2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
   3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
   4. Memeriksa hasil kerja bawahan.
   5. Melakukan pembinaan kependudukan,kebersihan;
   6. Memberikan pelayanan umum dan perijinan kepada masyarakat;
   7. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
   8. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Kelurahan;
   9. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

II. 2 PERMASALAHAN

 

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

 

1.      Dalam menumbuhkembangkan jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-                Arus globalisasi membawa pengaruh yang tidak semuanya baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya kita . Agama Hindu perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat religius masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar. Budaya sebagai pilar Agama Hindu dan mendukung kegiatan pariwisata keberadaanya mutlakperlu dipertahankan.

-                Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil, telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kelurahan Renon akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan  pengelolaan Lingkungan hidup. Dan bertambahnya jumlah penduduk juga membawa konsekwensi bertambahnya volume sampah serta kerawanan sosial.

 

2.      Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-                Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekeha) dapat terus berkembang di masing-masing Lingkungan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan  organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.

 

3.      Mewujudkan Pemerintahan yang baik, permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi adalah :

-                Dibutuhkan Aparatur Negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang handal melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi penyelesaian permasalahan.

 

4.      Dalam membangun pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

-                Peningkatan prasarana pendidikan di Keluranan renon masih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

-                Kegiatan Pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan, kesehatan dan isu lainnya. Terkait dengan kesehatan, upaya pemberantasan penyakit menular khususnya Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung.

-                Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial.

 

5.      Dalam mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan, permasalahan yang dihadapi adalah.

-                Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.

-                Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap  perkembangan perekonomian skala kecil. Upaya pemberdayaan LPD perlu terus ditingkatkan.

-                Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan  terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.

-                Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian  menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.